Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji kepentingan keadilan para pihak dalam mekanisme konsinyasi ganti kerugian pembangunan jalan Tol Solo-Mantingan untuk kepentingan umum dan kendala dalam mekanisme konsinyasi ganti kerugian pembangunan jalan Tol Solo-Mantingan untuk kepentingan umum serta alternatif solusinya.
Penulisan hukum ini dengan penelitian empiris atau non-doctrinal yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu secara kualitatif.
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak jarang mengalami kendala dalam praktiknya, dimana permasalahan mengenai pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah terus bermunculan. Adanya ketidaksepahaman antar para pihak yaitu pemerintah sebagai instansi yang membutuhkan tanah dengan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah. Dalam hal besarnya nilai ganti kerugian, sering dianggap tidak adil bagi pemilik hak atas tanah menuntut harga yang dinilai tidak wajar oleh pemerintah serta dengan keberadaan lembaga konsinyasi sebagai lembaga untuk penitipan uang ganti rugi di pengadilan negeri apabila pihak yang berhak atas tanah tetap tidak sepakat akan besaran ganti kerugian sehingga menyebabkan kepentingan keadilan para pihak yang terlibat dalam proses tidak tercapai. Musyarah diadakan untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian, namun apabila belum juga mencapai sepakat maka konsinyasi didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Selain itu belum mengertinya makna kepentingan umum sebagai kepentingan yang harus lebih didahulukan diatas kepentingan pribadi.
Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kepentingan keadilan para pihak yang terlibat telah terpenuhi dan persoalan yang menjadi kendala dalam mekanisme konsinyasi pengadaan tanah tersebut telah terselesaikan.