Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah sesuai argumentasi Oditur Militer dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/MIL/2017 dengan Pasal 231 jo Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan apakah pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dan bersifat perskriptif dan terapan yang bersumber dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan dasar yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Teknik analisa yang digunakan adalah metode silogisme yang bersifat deduktif dengan berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor lalu ditarik sebuah kesimpulan dari kedua premis tersebut. Hasil dari penelitian ini berupa kesimpulan dari kesesuaian argumentasi Oditur Militer dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 178 K/MIL/2017 dengan Pasal 231 jo Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi pidana dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.