Penelitian hukum ini membahas mengena karbon biru dalam kebijakan kelautan Indonesia untuk mencapai Nationally Determined Contribution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan karbon biru di Indonesia dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kelautan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menganalisis mengenai apakah kebijakan karbon biru di Indonesia sudah berorientasi dalam menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC).
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode induktif dimana studi mengenai kebijakan karbon biru di Indonesia dilakukan demi mencapai kesimpulan yang bersifat umum yaitu mengenai mekanisme penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam hukum lingkungan internasional.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Kebijakan Karbon Biru di Indonesia dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kelautan saat ini dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan pengaturan tersebut masih pengaturan yang bersifat umum. Belum adanya kebijakan yang mengatur karbon biru secara khusus menjadikan karbon biru di Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), serta untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Apabila kabron biru ini akan dijadikan salah satu aspek untuk penurunan emisi GRK dan pemenuhan target pencapaian NDC Indonesia, maka harus dibentuk kebijakan secara khusus mengenai pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem pesisir, karena karbon biru yang ada di Indonesia saat ini menurut data yang ada dirasa mampu untuk menyumbang dalam pencapaian target NDC Indonesia, namun kenyataan di lapangan pemanfaatan karbon biru sendiri belum maksimal. Kedua, upaya pemerintah untuk mencapai Nationally Determined Contribution dalam kerangka kebijakan karbon biru di Indonesia saat ini secara teknis memungkinkan untuk memasukkan karbon biru ke dalam usaha untuk pencapaian NDC Indonesia namun secara politik masih sulit karena perlu keterlibatan semua pihak untuk dapat menjadikan karbon biru sebagai sebuah kebijakan