Penulisan hukum ini mendeskripsikan tentang isu hukum khususnya problematika beserta peraturannya dalam hal mekanisme penagihan pinjaman gagal bayar pada kegiatan bisnis peer to peer lending atau pinjaman online di Indonesia.

Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Tujuan penulisan hukum ini adalah mengetahui peraturan dan mekanisme penyelesaian pada bisnis peer to peer lending di Indonesia. Penulis melakukan penelitian dengan teknik wawancara di Otoritas Jasa Keuangan Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech dan salah satu platform peer to peer lending di Jakarta berizin dengan staff dari bagian Risk, Collection, dan Chief Operating Officer.

Hasil penulisan hukum ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mempunyai peraturan khusus untuk mengatur tentang penyelesaian pinjaman gagal bayar pada pinjaman online melainkan baru mempunyai peraturan umum yang mengatur penyelesaian apabila terjadi sengketa pada transaksi online. Selain itu, terdapat hal-hal yang masih menjadi problema atau permasalahan terkait dengan penyelesaian pinjaman gagal bayar pada pinjaman online mulai dari regulator, pelaku usaha, sampai dengan pengguna layanan.

Kata Kunci : FINANCIAL TECHNOLOGY, PEER TO PEER LENDING, MEKANISME PENAGIHAN