ABSTRAK

RIKHO WILDAN ROSYIDI. E0013343. Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten klaten.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten klaten serta untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan amdal dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten.

            Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang menggunakan wawancara dan teknik pengumpulan data sekunder yang menggunakan cara studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau literture lain yang menunjang penelitian ini serta dokumen yang dapat dipakai sebagai bukti berupa gambar, table, catatan yang ada hubungannya dengan penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis pembahasan diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut : Pelaksanaan AMDAL UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten yang terinspirasi Pasal 74 ayat(1) Undang undang No.32 Tahun 2009 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedural yakni terhadap beberapa perusahaan usaha skala kecil telah mendapat teguran tertulis, sedangkan beberapa perusahaan skala menengah telah mendapat surat paksaan dari pemerintah untuk melengkapi dokumen Amdal , UKL dan UPL. Hal ini dilakukan dengan harapan tidak terjadi pelanggaran kembali.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Klaten oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan memang memiliki beberapa kendala. Pelaku kegiatan usaha masih menganggap bahwa kewajiban untuk mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan ligkungan masih merupakan beban yang memberatkan dari segi biaya, dan pihak pengusaha belum merasakan keuntungan secara langsung dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan. . Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Klaten masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun kelapangan apabila terjadi kasus. Pengawasan secara bersama-sama antar Dinas/Instansi terkait belum jelas mekanismenya, sehingga masing-masing instansi belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Belum adanya peraturan daerah yang khusus menangani masalah pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Klaten.

Kata Kunci : PENGAWASAN, AMDAL, KABUPATEN KLATEN