ABSTRAK

Penelitian hukum guna penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis sekaligus menguraikan mekanisme penyitaan dan pengembalian aset melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dan Singapura, serta hambatan upaya penyitaan dan pengembalian aset yang dibawa dan disembunyikan koruptor di negara Singapura dengan mekanisme penyitaan dan pengembalian aset melalui bantuan hukum timbal balik. Metode yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian normatif. Bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan hakim yang mengatur mengenai NCB, dan pengembalian aset melalui MLA beserta penjelasannya, bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal-jurnal hukum, publikasi tentang hukum, dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa, kamus hukum, dan kamus ensiklopedia. Teknik analisis menggunakan metode teknik desuksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyitaan aset melalui NCB dan pengembaliannya melalui MLA berdasarkan pasal 46 dan pasal 54 huruf c UNCAC dan pasal 22 AMLAT, yaitu mekanisme diawali dengan koordinasi pusat antara Kementrian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung Singapura sebagai mediator dan serah terima pengajuan bantuan timbal balik. Namun tetap difokuskan dengan penyelidikan dan penyidikan aset antar lembaga kompeten Singapura dan Indonesia melalui saluran diplomatik. Lembaga kompeten tersebut meliputi KPK, Kepolisian dan Kejaksaan jika di Indonesia dan Corrupt Practices Investigation Bureau(CPIB) untuk Singapura. Lembaga kompeten tersebut bertugas untuk melacak, mengidentifikasi suatu aset. Selanjutnya pelaku dilarang untuk menstransfer, mengubah atau mengkonversi atau memindahtangankan harta kekayaan sementara waktu. Setelah itu, barulah aset dapat disita dan dikembalikan kepada Negara peminta. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti perbedaan political will dan kerjasama otoritas pusat antar Negara Indonesia dan Singapura dalam menghalangi pelaksanaan pengembalian aset tersebut. Oleh karenanya, diperlukan upaya peningkatan keefektifan dalam hal penyitaan dan pengembalian aset tersebut, seperti meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum yang terkait dalam hal pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dengan menggunakan penyitaan aset tanpa pemidanaan tersebut, meningkatkan manajemen biaya dan waktu yang digunakan membentuk peraturan dan pengadilan lebih khusus sesuai dengan ajaran UNCAC mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Kata Kunci : MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA), PENGEMBALIAN ASET, NON- CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCB), PENYITAAN ASET