ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan pertama  untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dari asap rokok dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dari asap rokok.  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu primer,sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang berkaitan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yuridis deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok akhirnya dilaksanakan pada bulan Juli 2019. Meskipun penetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 terbilang masih baru, namun Dinas Kesehatan Kota Surakarta telah menyelenggarakan beberapa program untuk mendukung dan mewujudkan lingkungan yang sehat dari asap rokok. Program-program tersebut berupa kegiatan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok dan Kawasan tanpa rokok, Klinik berhenti merokok, mengembangkan Kader Anti Asap Rokok, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kampung bebas asap rokok. Dalam menjalankan program-program tersebut Dinas Kesehatan Kota Surakarta bekerja sama dengan Puskesmas, instansi terkait, dan masyarakat Kota Surakarta. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu belum adanya peraturan walikota yang mendukung Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, iklan rokok yang masih tersebar di Kawasan tanpa rokok , sanksi hukum yang belum bisa diterapkan, dan kurangnya peran dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : PERAN DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA, ASAP ROKOK, KAWASAN TANPA ROKOK, UU NOMOR 36 TAHUN 2009