ABSTRAK

Donny Krisaryano Putra. E0015122. 2020. TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGELOLAAN RUAS JALAN UMUM YANG MELINTAS DI LINGKUNGAN MARKAS MILITER (Studi Kasus Jalan Tentara Pelajar, Colomadu, Karanganyar). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis kewenangan pengelolaan ruas jalan umum yang melintas di lingkungan markas militer. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Teknis analisis data yang digunakan penulis merupakan analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Teknik validitas data yang digunakan dengan triangulasi metodologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bertalian dengan sistematika perundang undangan yang berlaku dan kronologis pelimpahan kewenangan  kebijakan pada tataran teoritik, pengkajian terhadap tinjauan yuridis kewenangan pengelolaan ruas jalan umum yang melintas di lingkungan Markas Militer, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lalu Lintas di Jalan Tentara Pelajar, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar merupakan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar. Hal ini diatur dalam Pasal 45 (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Jalan Daerah. Ketentuan pemberian perijinan kendaraan bermotor pribadi, kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan logistik  dan truk Tangki BBM untuk melintasi kawasan Militer di Jl. Tentara Pelajar dengan tujuan menciptakan kelancaran arus lalu lintas masuk kota Karanganyar, Surakarta dan sebaliknya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Dinas perhubungan memberikan dispensasi  keleluasaan sesuai protokoler kemiliteran untuk penyelenggaraan dan pengelolaan lalu lintas di Jalan Tentara Pelajar, Malangjiwan, Colomadu, Karanganyar, terhadap pihak Markas Skadron Pendidikan 401 sampai 405 Angkatan Udara Republik Indonesia.. Dasar keikutsertaan tata kelola pihak  Komando Pendidikan dan Latihan Tentara Angkatan Udara dinamakan Diskresi Militer yang terinspirasi dalam Pasal 22 Undang Nomor 30 Tahun 2014, menerangkan tujuan kelancaran, keamanan, kenyamanan yaitu guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu (darurat militer karena bahaya mengancam keselamatan negara) guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Diskresi Militer bermakna sebagai suatu tindakan yang dilakukan aparat atau pejabat Kemiliteran dalam menghadapi  situasi dengan tujuan mengarah pada kelancaran, keamanan dan kenyamanan. Peristiwa pihak TNI AU mengelola dan mengatur di Jalan Tentara Pelajar telah dilakukan dari generasi ke generasi sebelum ditetapkannya status jalan Kabupaten hingga sekarang ini terkendali dan terkoordinir dengan baik. Adapun langkah kebijakan Pemda Karanganyar dalam kasus jalan Tentara Pelajar, telah ditempuh upaya perkembangan fungsi ruas  jalan Kleben - Bolon untuk dilebarkan dan membangun jalan alternative rencananya satu jalur mengelilingi areal bekas pabrik gula Colomadu (lokasi wisata (de COLOMADU)  guna mengantisipasi dan mengurai situasi kerawanan kemacetan jalan. Selanjutnya peristiwa ini bentuk harmonisasi regulasi kewenangan tata kelola lalu lintas jalan antara instansi sipil dengan instansi militer.

Kata Kunci: KEWENANGAN; PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN JALAN; DISPENSASI; KOORDINASI