ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui alasan mengapa mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis dan politik hukum yang harus dilakukan agar mediasi menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Eksistensi mediasi di Indonesia, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sampai saat ini belum optimal sehingga sengketa bisnis belum bisa terselesaikan dengan efisien. Bersamaan dengan keadaan jumlah perkara masuk di pengadilan yang masih tinggi, sengketa bisnis tidak mendapatkan resolusi sengketa yang cepat dan tepat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (nondoktrinal) yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, analisis peraturan, dan observasi. Data yang dikumpulkan meliputi informasi dari narasumber, hasil analisis produk hukum yang mengatur mengenai mediasi, baik berupa undang-undang maupun peraturan lain yang terkait, serta hasil pengamatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mediasi belum menjadi model utama dalam upaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, antara lain karena substansi hukum yang ada belum mengedepankan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa bisnis dan masih menganggapnya sebagai upaya alternatif; struktur hukum, yaitu aparat penegaknya masih perlu diberikan pemahaman yang mendalam terkait mediasi, dari segi mediator hakim dan pegawai pengadilan masih perlu adanya peningkatan kinerja; serta budaya hukum masyarakat yang masih belum menerima mediasi sebagai upaya utama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Politik hukum penyelesaian sengketa di Indonesia perlu diarahkan untuk menjadikan mediasi sebagai upaya terdepan dalam penyelesaian sengeta bisnis. Mediasi di luar pengadilan perlu diperkuat eksistensinya melalui adanya peraturan tersendiri tentang mediasi, pembentuk peraturan perundang-undangan harus membentuk peraturan khusus mengenai mediasi.

Kata kunci: SENGKETA BISNIS, PENYELESAIAN SENGKETA, MEDIASI