Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 sudah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dimana premis mayor pada  penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait dan premis minor pada penulisan ini merupakan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018 , maka dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bernama Naomi Lati’ yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terhadap penerapan Pasal 3 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat juga bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi, hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

Kata Kunci : Korupsi, Penyalahgunaan wewenang, Pertimbangan Hakim