Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui peran PPAT pasca dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik dan kendala hukum pasca dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat pendekatan undang-undang (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka dan juga penulis melakukan wawancara dengan Kantor Pertanahan, Bank Tabungan Negara dan beberapa Kantor PPAT di Surakarta.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu masih sering terjadi maintenance sistem dan sering eror dalam penguploadan Hak Tanggungan Elektronik. PPAT tidak diberi akses untuk Hak Tanggungan Elektronik, dalam hal ini yang diambil alih adalah tugas Kantor Pertanahan. Kendala Hukum pasca dilaksanakannya Hak Tanggungan Elektronik ini juga menyangkut Peraturan Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Data Pribadi bahwa sementara kewajiban pengguna data pribadi berupa menjaga kerahasiaan data pribadi yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan di analisisnya wajib menggunakan data pribadi sesuai kebutuhan pengguna saja, melindungi data pribadi beserta dokumen yang memuat data pribadi dan bertanggung jawab atas data pribadi yang terdapat dalam penguasaannya. Hak Tanggungan Elektronik tersebut segera dilakukan secara lengkap, komprehensif, dan dilakukan secara utuh, akan tetapi tidak semua daerah atau wilayah bisa melakukan sistem ini dikarenakan keterbatasan signal per daerah yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Elektronik, Kewenangan PPAT.