Abstrak

Bencana hama yang menimpa Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun justru berdampak pada munculnya inovasi pembangunan pariwisata yang mampu merekonstruksi mata pencaharian dan memulihkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang manajemen pasca bencana di Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun terutama dalam aspek keterlibatan pemangku kepentingan sebagai fokus kajian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama dan hasil observasi serta data sekunder sebagai data pendukung. Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Analisis data penelitian menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yaitu dengan melakukan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam manajemen pasca bencana di Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun adalah Kepala Unit Pariwisata, Kepala Desa Mendak, Perhutani, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Masing-masing pemangku kepentingan ini memiliki alasan dan motif yang sama yaitu memulihkan perekonomian masyarakat pasca bencana dan meningkatkan bagi hasil dari pengusahaan kawasan perhutani. Keterlibatan pemangku kepentingan ditunjukkan melalui aktivitas pra rekonstruksi dan saat rekontruksi yaitu terkait inisiasi rekontruksi lahan, pembuatan grand degisn pariwisata, penetapan anggaran, pembuatan Peraturan Desa (Perdes), dan kerjasama dengan Perhutani. Kepala Desa dan Kepala Unit Pariwisata merupakan pemangku kepentungan yang memiliki kuasa pada pengambilan keputusan. LMDH, BUMDes, dan Pokdawis menunjukkan sikap kepatuhan terhadap keputusan yang dibuat karena adanya legitimasi yang terbentuk berdasarkan pengalaman, skill, trust, dan karisma. Kontribusi para pemangku kepentingan ini juga terwujud dalam proses negosiasi dengan Perhutani sebagai pemilik lahan. Berdasarkan tingkat keterlibatannya Kepala Unit dan Kepala Desa tergolong dalam tipe pemangku kepentingan definitive. LMDH, BUMDes, dan Pokdarwis tergolong dalam tipe pemangku kepentingan dependent, serta Perhutani tergolong dalam tipe pemangku kepentingan dominant. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pentingnya upaya perluasan jaringan sosial misalnya dengan desa lain yang berada dijalur Mendak melalui kerjasama pemasaran hasil produk. Perluasan jaringan sosial ini akan dapat mengurangi stagnasi inovasi dan meningkatkan stabilitas serta keberlangsungan perekonomian masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca bencana.

Kata Kunci: Pemangku Kepentingan, Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana