Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan masukan serta saran terkait konsep mengenai sistem penegakan hukum administrasi yang efektif guna mencegah pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal yang menganalisa efektivitas hukum mengenai pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pendekatan yang dilakukan fokus pada efektivitas aturan hukum, implementasi aturan hukum dengan menggunakan logika deduksi. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para narasumber. Observasi langsung terhadap subjek penelitian dan menganalasis hasil wawancara dari para narasumber.
Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum administrasi belum efektif terhadap pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama bahwa regulasi kewajiban reklamasi dan pascatambang batubara di Provinsi Kalimantan Timur yang saling bertentangan diantaranya: a.PP 78/2010, b.Pasal 12 ayat 4 dan 5 Permen ESDM 7/2014, c.Pasal 9 ayat 2 huruf f Perda Provinsi Kalimantan Timur 8/2013, d.Lampiran Permen LH 4/2012, e.Lampiran VI Kepmen ESDM 1827K/30/MEM/2018. Kedua, kurangnya sumber daya manusia, jumlah anggaran operasional, sarana dan prasarana Inspektur Tambang serta sulitnya verifikasi dokumen reklamasi pada Dinas ESDM sebagai akibat berpindahnya kewenangan terkait pertambangan batubara dari tinkat Kabupaten atau Kota ke tingkat Provinsi. Ketiga, kebiasaan buruk yang dilakukan pengusaha pertambangan batubara terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu sistem penegakan hukum administrasi yang efektif guna mencegah pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut, a. Membenahi regulasi mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang harus dilaksanakan tanpa meninggalkan lubang tambang sama sekali. b. Optimalisasi peran Inspektur Tambang dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dengan menambahkan sumber daya manusia, anggaran operasional, sarana dan prasarana serta percepatan dalam melakukan rekapitulasi dokumen akibat perpindahan kewenangan pertambangan dari tingkat Kabupaten atau Kota ke Tingkat Provinsi. c. Upaya untuk menghilangkan kebiasaan buruk pengusaha pertambangan batubara selain dengan melakukan pembinaan terhadap pengusaha pertambangan batubara terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang yang dilakukan oleh Inspektur Tambang dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada pengusaha batubara bahwa penutupan lubang tambang tersebut wajib dilakukan sebagai kegiatan reklamasi dan pascatambang serta dapat pula dilakukan dengan cara melibatkankan masyarakat sekitar dalam hal melakukan pengawasan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut.

Kata Kunci: Reklamasi, Pertambangan, Penegakan Hukum Administrasi