Abstrak

Penulisan  hukum  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis prosedur penyelesaian perkara KPPU dalam kaitannya dengan permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2017. Selain itu, juga untuk mengetahui   dan   menganalisis   kepastian   hukum   dan   kekuatan   mengikat pelaksanaan putusan KPPU berkaitan dengan penyelesaian perkara KPPU atas permohonan keberatan pelaku usaha dalam perkara persekongkolan tender.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sedangkan sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa (1) Hukum acara mengenai pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU, selain merujuk kepada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 1999 juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005. Pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dilakukan melalui prosedur gugatan sengketa yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU. (2) Putusan KPPU terkait adanya permohonan keberatan pelaku usaha dalam perkara persekongkolan tender sudah memiliki   kekuatan   mengikat,   meskipun   dalam   proses   penyelesaian   upaya keberatan tersebut memakan waktu yang cukup lama tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun putusan KPPU tersebut apabila  dikaitkan  dengan  asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan menjadi tidak terpenuhi dan dengan adanya upaya hukum keberatan pada perkara persaingan usaha ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata   Kunci:   Kepastian   Hukum,   Kekuatan   Mengikat,   Persekongkolan
Tender, Putusan KPPU, Upaya Hukum Keberatan