Abstrak

Tesis   ini   menganalisis   penentuan   ujrah   pada   akad   ijarah   dalam pelaksanaan akad rahn PT Pegadaian Syariah sudah menerapkan prinsip syariah dan upaya yang dilakukan oleh pegadaian syariah agar terhindar dari praktik riba.
Metode penelitian dengan pendekatan normatif atau perundang-undangan yang bersifat preskriptif  dengan pendekatan interdisipliner yang dianalisis dengan interpretasi gramatikal yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan.
Hasil penelitian menyatakan bahwa penentuan ujrah pada akad ijarah dalam pelaksanaan akad rahn PT Pegadaian Syariah belum sepenuhnya menerapkan   prinsip   Syariah       dikarenakan   adanya   praktek   riba   karena mengenakan biaya simpan atas barang gadai dalam akad qardh (utang). Selain itu adanya penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad), yaitu akad gadai (atau   akad   qardh)   dan   akad   ijarah   (biaya   simpan).   Adanya   kekeliruan pembebanan biaya simpan, dikarenakan pihak murtahin (pegadaian Syariah) yang berkepentingan terhadap barang gadai sebagai jaminan atas utang yang diberikannya, maka seharusnya biaya simpan menjadi kewajiban murtahin, bukan kewajiban rahin (nasabah). Eksistensi Pegadaian Syariah tetap terjaga karena memperoleh keuntungan dengan memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Upaya yang dilakukan oleh pegadaian Syariah agar terhindar dari praktik riba dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat diwujudkan dengan penentuan ujrah, dimana sewa modal yang berupa uang tidak boleh dijadikan sebagai obyek perjanjian karena bukan komoditas. Selain itu dapat diusahakan hanya memberikan layanan sewa tempat dan bukan sewa modal. Sedangkan upaya menghindari riba tidak langsung dapat dilaksanakan  tidak  memberlakukan  ketentuan  adanya  jual  beli  barang  gadai karena termasuk bay’ al-‘înah yang dilarang dalam Islam karena ada unsur riba di dalamnya.

Kata Kunci: Ujrah, Ijarah, Rahn, Prinsip Syariah