Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis problematika lelang melalui parate eksekusi tanpa fiat Ketua Pengadilan. Berdasarkan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2057/K/PDT/2016, perjanjian kredit yang disepakati debitur dan kreditur mengalami hambatan karena debitur wanprestasi. Oleh karena itu kreditur melelang objek jaminan hak tanggungan milik debitur dengan perantara KPKNL, namun pelelangan dilakukan tanpa fiat Ketua Pengadilan sehingga debitur berpendapat bahwa lelang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 
Metode penelitian adalah normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan guna mengkaji isu hukum yang terkait.
Hasil penelitian adalah kepastian hukum Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan belum terpenuhi karena terdapat gugatan parate eksekusi harus didasarkan fiat Ketua Pengadilan. Adapun lelang parate eksekusi yang telah memenuhi persyaratan pelelangan dan didasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan adalah sah, meski penegakkan pasal tersebut masih belum efektif.
Saran, penegak hukum harus memahami makna perbuatan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengefektifkan aturan hukum yang sudah ada guna menyelesaikan sengketa yang timbul sebaik dan sebijak mungkin, demi memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Jaminan Perjanjian Kredit, Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Parate Eksekusi