Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan mengenai bagaimana
penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak
bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Surakarta serta
apasaja yang menjadi hambatan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan
sektor perdesaan dan perkotaan di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach) dengan teknik pengumpulan data
studi pustaka. Selanjutnya menggunakan teknik analisa yang bersifat deduksi. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap
ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2 di Surakarta harus ditingkatkan lagi, hal ini
terlihat dari adanya pemutihan pajak yang terlalu sering sehingga mengakibatkan
kurang efektifnya pemberian sanksi denda terhadap wajib pajak yang menunggak
pajak. Walaupun BPPKAD sudah memberikan banyak inovasi untuk mengajak
masyarakat supaya bayar pajak tepat waktu, tatap ada masyarakat yang menunggak
pajak. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak tepat waktu
masih kurang baik, terlihat dari adanya peningkatan jumlah tunggakan pajak sejak
tahun 2017 sampai 2019.