Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bentuk dan Tingkat partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan civic participation di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo; 2) Hambatan yang dialami pemuda dalam berpartisipasi pada Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai perwujudan civic participation di Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen dan arsip. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan analisi dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Simpulan hasil partisipasi: 1) Partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes termasuk dalam bentuk partisipasi yang berupa memberikan sumbangan pikiran (ide atau gagasan) karena pemuda yang ikutserta dalam Musrenbangdes mampu berpartisipasi menyampaikan pendapatnya sehingga terdapat pengajuan dari pemuda berupa pemeliharaan lapangan, pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan serta olahraga milik desa dan tingkat partisipasi pemuda termasuk dalam derajad kedua yang menunjukkan adanya partisipasi (tokenism). 2) Hambatan yang dialami pemuda dalam berpartisipasi pada Musrenbangdes di Desa Ngemplak: a) Hambatan internal pemuda Desa Ngemplak berupa pemuda tidak mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, pemuda memiliki kesibukan lain, dan pemuda tidak mempunyai kemauan untuk berpartisipasi; b) Hambatan eksternal berupa pemuda tidak diikutsertakan dalam Musdus, Pemerintah Desa Ngemplak tidak mengadakan sosialisasi untuk pemuda Desa Ngemplak, pemuda tidak diikutsertakan dalam evaluasi hasil Musrenbangdes, dan organisasi karang taruna belum berfungsi sebagai wadah penampung dan penyalur aspirasi pemuda.

Kata Kunci: Civic Participation, Musrenbangdes, Partisipasi Pemuda, Pemerintah Desa