Penulisan ini bertujuan membahas mengenai hak pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh atas pembagian dividen dari perseroan terbatas dan akibat hukum tindakan pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh yang berakibat pada kerugian perseroan. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan  terapan  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  konseptual.  Berdasarkan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal dan artikel yang diperoleh dengan cara studi pustaka selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif silogisme berdasarkan pola pikir dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, dengan menghubungkan antara premis mayor dan premis minor selanjutnya ditarik konklusi.
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa hak pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh menyebabkan hilangnya hak-hak pemegang saham sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT termasuk hak untuk mendapatkan pembagian dividen. Selain itu, status perseroan terbatas dan status pendiri sebagai pemegang saham menjadi cacat hukum. Hak tersebut akan didapatkan pemegang saham setelah melaksanakan kewajibannya menyetorkan modal secara penuh. Tindakan pendiri tidak menyetorkan modal secara penuh memiliki akibat hukum yaitu pendiri dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendiri dapat dimintai tenggung jawab hingga ke harta pribadinya sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUPT dan dapat dikenakan gugatan wanprestasi karena telah lalai menjalankan kewajibannya sebagai sesuatu yang telah disepakati oleh pemegang saham lain yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Pemegang Saham, Pembagian Dividen, Akibat Hukum