Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri. Didukung dengan sumber data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku ilmiah, jurnal, makalah atau karya ilmiah para sarjana, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, urgensi pelaksanaan penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Pasal 37 (2) Nomor 7 Tahun 2016 melalui kajian yuridis telah sesuai dengan sinkronisasi vertikal dan harmonisasi peraturan perundang- undangan yang berlaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai satuan tugas penanggulangan bencana melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan penanggulangan bencana pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca- bencana kekeringan pada tahun 2017, 2018, 2019, dan hingga akhir bulan Agustus 2020 dengan dibantu para donatur di wilayah Kabupaten Wonogiri dan dari luar Kabupaten Wonogiri.
Dalam upaya penanggulangan bencana kekeringan di beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksana memiliki beberapa kendala yang terbagi ke dalam dua jenis, yakni kendala teknis dan kendala non-teknis. Kendala teknis yang dihadapi satgas penanggulangan bencana antara lain adalah keterbatasan fasilitas yang tersedia, lokasi daerah bencana berbukit dengan medan yang sulit dicapai oleh armada, sulitnya pengangkatan air dari Gua Jomblang serta gua dan/atau sungai bawah tanah lainnya, dan keterbatasan sumber mata air yang dimiliki Kabupaten Wonogiri, seperti tujuh waduk yang mengalami penurunan debit air. Kendala non-teknis dalam penanggulangan bencana yakni dalam pelaksanaannya bantuan finansial dan droping air yang berasal dari donatur. Bantuan dari para donatur terkadang tidak melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri sehingga menyulitkan dalam penyusunan laporan bencana kekeringan dan input basis data sesuai data lapangan yang ada.

Kata kunci: bencana kekeringan, kendala, Kabupaten Wonogiri