Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prinsip tanggung jawab direksi BUMN (Persero) berdasarkan prinsip business judgment rule dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian diketahui bahwa UUPT dan prinsip-prinsip yang dianutnya mencerminkan bahwa direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Perseroan dengan perlindungan prinsip business judgment rule sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kelalaian direksi yang mengakibatkan kerugian, tanggung jawab direksi bukan kepada negara (publik), melainkan telah bertransformasi menjadi tanggung jawab bisnis (privat) berdasarkan business judgment rule. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab direksi, perlu dibuktikan apakah tindakan direksi tersebut merupakan honest mistakes atau negliglence mistakes. Apabila kerugian yang ditimbulkan berasal dari tindakannya yang tergolong honest mistakes, direksi lepas dari tanggung jawabnya secara pribadi. Namun, jika kerugian tersebut berasal dari tindakannya yang merupakan negliglence mistakes, setiap anggota direksi yang bersangkutan harus bertanggung jawab secara pribadi.

Kata Kunci: Direksi, Bumn (Persero), Kerugian, Business Judgment Rule.