Penulisan hukum ini untuk mengetahui peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir serta kendala dan solusi yang dihadapi dalam pengendalian pencemaran air Danau Toba. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu hasil wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian Pengawasan status kualitas air Danau Toba untuk wilayah perairan Kabupaten Samosir yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir dilakukan di 25 titik pengambilan sampel pada periode tahun 2019, bahwa perairan Danau Toba di Kabupaten Samosir mengandung nilai COD dan fosfat tinggi, dengan kriteria tercemar sedang. Kabupaten Samosir tidak mungkin mengatasi pencemaran air secara mandiri tanpa kebersamaan dengan 6 (enam) Kabupaten yang termasuk wilayah Danau Toba. Penyelesaian Zero Keramba Jaring Apung berdampak pendapatan asli daerah berkurang dan hilangnya investor (penanaman modal asing) di Provinsi Sumatera Utara. Sulitnya mengalihkan kegiatan ekonomi masyarakat untuk beralih profesi ketergantungan terhadap KJA. Solusi mengatasi pencemaran air Danau Toba, Peran Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan tindakan Preventif dan Represif, menumbuhkan kesadaran masyarakat turut melestarikan lingkungannya. Saran untuk mengatasi pencemaran Danau Toba perlu adanya penerapan aturan yang tegas kepada masyarakat dan pelaku usaha KJA, dan kerjasama yang selaras diantara 7 (tujuh) kabupaten untuk kelestarian Danau Toba.

Kata Kunci : Pengawasan, Pencemaran Air, Danau Toba, Kabupaten Samosir.