Kampung kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang kota yang memiliki kekhasan permukiman, dimana penghuninya memiliki aktvitas yang amat beragam. Dari sudut pandang legalitas, sebagian besar kampung kumuh di Jakarta berdiri di atas daerah hijau atau dibangun di atas tanah negara, meskipun mereka bisa tinggal puluhan tahun di tempat tersebut. Pertanyaan muncul terkait legalitas ini adalah kenapa sulit sekali bagi masyrakat kampung kumuh untuk mendapatkan surat kepemilikan yang sah? Community Action Plan merupakan metode baru yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan hunian layak dan keamanan bermukim, serta memenuhi prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga untuk menempati dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan pertauran perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Community Action Plan dan partisipasi masyarakat kampung dalam penataan kampung kumuh di DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di tiga kampung prioritas yaitu Kampung Rawa Barat, Kampung Elektro dan Kampung Marlina. Penelitian ini menggunakan teori Hak Atas Kota milik Henri Lefebvre dimana salah satu indikator atas terwujudnya hak atas kota merupakan peran partisipasi aktif dari masyarakat kota itu sendiri. Hasil dari penelitian ini meliputi proses keseluruhan Community Action Plan di ketiga kampung dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program meliputi asepek perbaikan fisik, sosial dan ekonomi. Kemudian evaluasi diperlukan untuk memperoleh umpan balik mengenai masalah- masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan selama proses Community Action Plan berjalan.

Kata Kunci: Kampung Kumuh, Communtiy Action Plan, Partisipasi Masyarakat.