Pencemaran air adalah salah satu penyebab tidak terpenuhinya perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran air dapat diakibatkan oleh kegiatan dan/atau usaha milik pelaku usaha, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis yang diberi wewenang untuk menegakkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan perannya dalam penegakan hukum lingkungan apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan pencemaran air. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskripsi. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Jenis dan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder.
Hasil  penelitian   menunjukkan   bahwa   pelaksanaan   pengawasan   sebagai langkah preventif pencegahan pencemaran telah dilaksanakan sesuai dengan Undang- undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul mengambil langkah mediasi atau musyawarah dalam penyelesaian masalah apabila terjadi pencemaran air. Pelaksanaan mediasi/ musyawarah sudah efektif digunakan sebagai penegakan hukum lingkungan untuk menghentikan pencemaran air yang terjadi.

Kata Kunci: Pencemaran Air, Pelaku Usaha, Penegakan Hukum Lingkungan