Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi dan mengkaji solusi untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif serta menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data dengan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat sinkronisasi di antara peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi baik dari definisi, ruang lingkup yang diatur, sanksi, serta aturan aturan lainnya yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. Solusi pertama diperlukannya sebuah sinkronisasi dalam hal definisi, ruang lingkup, sanksi-sanksi serta aturan lainnya di dalam   peraturan   perundang-undangan   di   bidang   perlindungan   data   pribadi Indonesia. Solusi kedua di butuhkan sebuah undang-undang khusus baru tentang perlindungan data pribadi, yang secara jelas serta khusus mengatur apa itu definisi data pribadi, ruang lingkup yang diatur, sanksi-sanksi, dibentuknya badan khusus terkait perlindungan data pribadi, pengetatan aturan untuk perpindahan data pribadi ke negara lain, serta aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Perlindungan Data Pribadi, Kepastian dan Keadilan