Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian paylater antara konsumen dan traveloka berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku sebagai mekanisme penyelesaian sengketa antara Traveloka dengan konsumen apabila jadi pelanggaran perjanjian paylater. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokuman. Penelitian ini menggunakan teknik analisis logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus dan berpangkal pada prinsip dasar. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa traveloka paylater dinilai telah sesuai dan tidak bertentangan apabila ditinjau dari ketentuan syarat perjanjian dan asas kebebasan berkontrak yang berlaku, sepanjang pembayaran dalam perjanjian traveloka paylater dilakukan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Traveloka Paylater yang merupakan perjanjian kredit online antara pihak traveloka (kreditur) dan konsumen (debitur) memiliki kompleksitas mengenai perlindungan data diri sehingga perlindungan konsumen secara khusus belum terjamin secara efektif. Diperlukan upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang perjanjian kredit secara online agar masyarakat  memahami prosedur, syarat dan ketentuan, resiko terkait perjanjian paylater yang dibuatnya yang dilakukan melalui sosialisasi secara terstruktur di media sosial atau platform lain.

Kata kunci: Perjanjian Kredit Online, Paylater, Sengketa Unicorn.