Penulis Utama : Lunaraisah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0017273
Tahun : 2021
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Wareng Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2021
Kolasi :
Sumber : UNS - Fak. Hukum, Jur. Ilmu Hukum - E0017273 - 2021
Subyek : DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERATURAN DESA.
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng,serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami Badan Permusyawaratan Desa Wareng ketika melaksanakan fungsinya dalam pembentukan peraturan  desa di Desa Wareng.Penelitian ini merupakan  penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif yang bersifat kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan model analisis kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Wareng,Kecamatan Butuh,Kabupaten Purworejo.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Wareng dalam pembentukan peraturan desa di Desa Wareng belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena Badan Permusyawaratan Desa Wareng belum menjalankan fungsinya dengan optimal pada beberapa tahapan pembentukan peraturan desa inisiasi Badan Permusayawaratan Desa Wareng masih kurang dibandikan dengan Kepala Desa, Kurangnya pendampingan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa, Kurangnya Keteguhan Badan Permusaywaratan Desa dalam menjalankan pekerjaannya, Masih rendahnya tingkat pendidikan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masih kurangnya fasilitas bagi Badan Permusyawaratan Desa berupa Kantor Badan Permusyawaratan Desa sehingga arsip arsip Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat tersimpan dengan baik namun selain hambatan hambatan tersebut Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya juga memiliki faktor pendukung diantaranya adalah dukungan dari masyarakat dan Kerjasama yang baik dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa.

Kata Kunci : Desa,Badan Permusyawaratan Desa,Peraturan Desa.

 

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Judul.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
Daftar Pustaka.pdf
Lembar Pernyataan.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Suranto, S.H., M.H.
2. Achmad, S.H., M.H.
Catatan Umum : validasi bambang
Fakultas : Fak. Hukum