Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri dalam meminimalisasi limbah medis padat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan seberapa jauh peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut dalam mewujudkan  minimalisasi  limbah  medis  padat.  Metode  penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis dan bahan sumber hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta melakukan konfirmasi. Selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Simpang  Lima Gumul  Kabupaten  Kediri belum  dapat  meminimalisasi limbah medis padat dikarenakan tidak adanya keseriusan dalam melaksanakan upaya minimalisasi limbah  medis  padat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari belum dilaksanakannya beberapa hal terkait upaya minimalisasi limbah dan tidak tersedianya SPO mengenai minimalisasi limbah itu sendiri, yang menyebabkan tidak optimalnya minimalisasi limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sudah dapat mewujudkan minimalisasi limbah medis padat. Peraturan perundang-undangan tersebut mampu memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Sedangkan dari sisi keadilan, hal ini ditentukan pada bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Kata Kunci: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Minimalisasi Limbah Medis Padat, Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kabupaten Kediri