Penulis Utama : Dyah Ismawati
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : K6405015
Tahun : 2011
Judul : Hak Konstitusional Warga Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi di SDN Se-Kabupaten Sukoharjo)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. KIP - 2011
Kolasi :
Sumber : UNS - Fak.KIP, Jur. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - K6405015- 2011
Subyek : HAK KONSTITUSIONAL, PENDIDIKAN, SUKOHARJO
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:(1) Bagaimanakah pelaksanaan Hak Konstitusional Warga dalam Kebijakan Pendidikan Gratis di SD seKabupaten Sukoharjo(2)Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan gratis di SD seKabupaten Sukoharjo (3) Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan gratis di SD se Kabupaten Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tunggal terpancang.Sumber data yang digunakan adalah informan,dokumen,  serta tempat clan peristiwa.Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,observasi dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi data.Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, sajian data,dan penarikan kesirnpulan.
Hasil penelitian  ini dapat disimpulkan : (1) Hak konstitusional warga dalam  kebijakan pendidikan gratis diSD seKabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya terpenuhi,karena melalui dana BOS belum bisa mencukupi    kebutuhan Sekolah serta dalam buku panduan BOS belum sepenuhnya dilaksanakan. (2) Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan  gratis  di  SD  Se  Kabupaten Sukobarjo,diantaranya: (a)Dalam BOS seharusnya Siswa miskin lebih diperhatikan, tetapi kenyataanya antara Siswa miskin dan mampu disamalcan.(b)Pembatasan kegiatan yang bisa dibiayai oleh BOS,sehingga kesulitan dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatan yang  tidak ada padaanggaran BOS.(c) Pencairan dana BOS yang sering terlambat atau tidak tepat waktu.(d)Masih terbatas atau belum adanya dana  pendamping  dari anggaran APBD.(e)Masih terbatasnya sekolah yang mampu mengupayakan berbagai skema  bantuan lain yang tersedia seperti blog grant sebagai sumber dana lain selain BOS. (3) Langkah-langkah  pemerintah Kabupaten Sukobarjo dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan pendidikan gratis di SD Se Kabupaten Sukoharjo,  diantaranya:(a)Kepala sekolab perlu memprioritaskan Siswa miskin sehingga lebih ringan.(b)Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo perlu teknisi untuk mengatur BOS.(c)Pengantisipasi oleh Diknas Kabupaten perlunya dana pendampiiig dari anggaran APBD.(d)Mengupayakan  berbagai   skema  bantuan   lain  yang  tersedia seperti blog grant sebagai sumber dana lain selain dana BOS.

File Dokumen : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Judul.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
BAB V.pdf
Daftar Pustaka.pdf
File Dokumen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dra. Ch Baroroh, M.Si.
2. Drs. utomo, M.Pd
Catatan Umum : validasi bambang
Fakultas : Fak. KIP