Abstrak

Penelitian dilakukan untuk menganalisis penentuan indikasi geografis pada kerajinan batu Sangiran di Kalijambe Kabupaten Sragen dalam perspektif perlindungan hukum di Indonesia dan mengidentifikasi kendala dalam proses pendaftaran indikasi geografis pada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kerajinan Batu Sangiran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris/non doktrinal dengan melakukan penelitian langsung di daerah Sangiran Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sumber data penelitian data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kerajinan Batu Sangiran, pejabat di Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selanjutnya dianalisis dengan model interaktif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kerajinan Batu Sangiran memenuhi syarat kriteria indikasi geografis yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga diperlukan perlindungan hukum guna menjamin dan menjaga produk Kerajinan Batu Sangiran dalam jangka panjang. Analisis mengenai kendala pendaftaran indikasi geografis yang ditinjau dari  tiga aspek yang terdiri dari: aspek filosofis, sosiologis dan yuridis menunjukan bahwa kendala yang terjadi selama ini pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kerajinan Batu Sangiran adalah aspek sosiologis, yang meliputi: terbatasnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM), kurangnya perhatian dan pasifnya sosialisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Sragen kepada pelaku usaha daerah tentang peraturan indikasi geografis.

Kata kunci: indikasi geografis, kerajinan batu sangiran, perlindungan hukum, usaha mikro kecil menengah (UMKM)