Korea Selatan telah sering menggunakan istilah middle power dalam wacana politiknya. Korea Selatan menggunakan istilah tersebut untuk mendefinisikan aspirasinya dalam mempengaruhi hubungan internasional dan menilai perilaku kebijakan luar negerinya. Istilah Korea Selatan sebagai negara middle power pertama kali dinyatakan oleh Roh Tae Woo pada tahun 1991 yang mana perilaku middle power tersebut dicerminkan dalam keterlibatan Korea Selatan pada multilateralisme dibawah kerangka Northern Policy. Pada masa pemerintahan Kim Young Sam, perilaku middle power dari Korea Selatan dicerminkan melalui keterlibatan Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam operasi pasukan pejaga perdamaian di Somalia pada tahun 1993-1994. Dibawa administrasi Kim Dae Jung, perilaku middle power Korea Selatan ditunjukan melalui Sunshine Policy. Pada masa kepemimpinan Lee Myung Bak, perilaku middle power ditunjukkan pada partisipasi Korea Selatan sebagai tuan rumah dalam 2010 G20 Summit, the Fourth High-Level Forum on Aid Effectiveness pada 2011, the National Security Summit pada tahun 2012, dan sekertariat dari Global Climate Fund pada 2012. Sedangkan dibawah pemerintahan Moon Jae In, Korea Selatan memiliki kebijakan luar negeri baru yaitu New Southern Policy (NSP). NSP ini dapat menjadi sarana bagi Korea Selatan dalam melaksanakan peran middle power-nya terhadap ASEAN.

Skripsi ini bertujuan untuk medeskripsikan peran Korea Selatan sebagai negara middle power di ASEAN melalui implementasi NSP. NSP merupakan kebijakan luar negeri pertama dari Korea Selatan yang berfokus pada ASEAN. Oleh karena itu, penting untuk diketahui cara Korea Selatan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penulis meneliti permasalahan yang diangkat melalui sumber seperti e-booklet of New Southern Policy dari the Mission of ROK to ASEAN, data statistik dari badan/institusi internasional, pemerintah Korea Selatan dan ASEAN, berbagai artikel jurnal, buku dan artikel dari internet. Data yang dihimpun oleh penulis dianalisis dengan menggunakan Model Miles dan Huberman melalui tiga alur kegiatan; reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kerangka konseptual yang digunakan oleh penulis adalah peran assembler dengan pendekatan neoliberalisme. Metode kualitatif non-interaktif (kualitatif analitis) digunakan oleh penulis untuk menganlisis kasus yang diangkat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan implementasi peran Korea Selatan sebagai negara middle power terhadap ASEAN melalui NSP.

Melalui skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan sebagai negara middle power telah menerapkan perannya sebagai assembler terhadap ASEAN melalui NSP. Hal ini ditunjukkan melalui pemenuhan lima sifat assembler oleh Korea Selatan, yaitu membangun dan/atau menciptakan kepercayaan diantara negara anggota sebelum mendirikan badan/institusi kerjasama kawasan, membentuk badan/institusi kerjasama, berpartisipasi dalam kerjasama multilateral atas nama kepentingan regional, mengembangkan dan/atau menggunakan ketetapan institusi/badan untuk menyelesaikan konflik antara negara anggota kawasan serta mendorong prinsip non-intervensi dan kesetaraan anggota, dan mendukung hadirnya kerjasama sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama.

Kata Kunci: Middle Power; peran; assembler; New Southern Policy; Korea Selatan.