Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  perlunya keterwakilan  perempuan  dalam  perspektif  hukum  tata  negara  sebagai  wujud pelaksanaan  parlemen  responsif  gender  di  Indonesia.  Penelitian  ditinjau  dari landasan teori yang terdiri dari teori demokrasi, teori politik hukum, teori gender dan keadilan gender, teori representasi, teori feminist legal theory, teori patriarki, dan teori hak asasi manusia. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep law and development dan konsep affirmatif action. Penelitian ini merupakan   penelitian   hukum   normatif   dengan   menggunakan   pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historis approach) dan   pendekatan   konseptual   (conceptual   approach).   Penelitian   ini   bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  studi  pustaka,  serta  teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan analisis dengan logika deduktif. Hasil   penelitian   menunjukkan,   bahwa   (1)   Masih   rendahnya   representasi keterwakilan  perempuan  dalam  parlemen  yang  belum  mencapai  kuota  30% disebabkan karena 3 (tiga) faktor kendala, yaitu: kendala dari masyarakat, kendala dari partai politik dan kendala dari sistem parlemen itu sendiri. (2) Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan tidak selalu berjalan linier dengan pencapaian kualitas yang dimiliki oleh setiap calon anggota legislatif yang terpilih untuk lebih respons  terhadap  isu  gender. Oleh  sebab  itu,  diperlukan solusi  aplikatif yang mampu  diterapkan  di  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  selalu  berjalan dinamis  dengan  tetap  memperhatikan  isu  gender.  Perwujudan  keterwakilan perempuan melalui parlemen responsif gender dilakukan dengan revisi beberapa peraturan  perundangan-undangan  terkait  pemberian  sanksi  dan  reward  pada Undang-Undang Pemilihan Umum serta pengaturan Peraturan Pemerintah (PP) tentang sistem rekrutmen diikuti dengan kaderisasi anggota partai politik pada Undang-Undang Partai Politik, pemberian edukasi politik bagi masyarakat, dan empowering anggota legislatif di parlemen. Implikasi penelitian ini adalah perlu dibangunnya sistem pemilu yang lebih menjamin keterwakilan perempuan, dan restrukturisasi  kelembagaan  parlemen  yang  memperhatikan  pengarusutamaan gender.

Kata Kunci : Partai Politik; Keterwakilan Perempuan; Aksi Afirmasi, Parlemen
Responsif Gender.