Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemeriksaan perkara kepailitan di bidang  ekonomi  syariah  oleh  Pengadilan  Niaga  pasca  perluasan  kompetensi absolut Pengadilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang- undangan, kasus, sejarah dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi pemeriksaan perkara kepailitan dibidang ekonomi syariah oleh Pengadilan Niaga adalah perkara yang timbul dari kontrak-kontrak ekonomi syariah tidak diperiksa berdasarkan hukum Islam, tidak sesuai dengan maqashid syariah (memelihara agama), kompetensi hakim-hakim di Pengadilan Agama tentang taflis tidak berkembang, dan menghambat perkembangan ekonomi syariah di  Indonesia.  Dasar  pembenaran  pemeriksaan  perkara  kepailitan  di  bidang ekonomi syariah oleh Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Niaga secara atributif memiliki kewenangan memeriksa seluruh perkara kepailitan sedangkan  UU No.
3/2006  jo.  50/2009  tidak  menyebutkan  secara  jelas  kewenangan  Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah. Kebijakan ideal terkait permasalahan kompetensi absolut tersebut adalah dibentuk  Pengadilan  Niaga  Syariah  di  lingkungan  Peradilan  Agama  yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah.

Kata kunci : Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga.