Studi ini menyelidiki strategi pembangunan yang dianggap paling demokratis setelah reformasi, yaitu pariwisata berbasis komunitas (CBT). Penelitian ini memfokuskan pada pengaturan tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas, karena aspek kelembagaan belum diperhitungkan. Tujuan utamanya adalah menggambarkan kronologi historis pengembangan CBT, menjelaskan perubahan keseimbangan  kelembagaan  destinasi,  dan  dampaknya  pada  performa keberlanjutan pembangunan selama satu dekade terakhir. Desa Bejiharjo dipilih sebagai kasus karena memiliki praktik pengembangan CBT dan menampilkan
‘hippy model” atau model pertengkaran dalam pengelolaannya. Metode studi kasus tunggal diadopsi untuk mengidentifikasi pola interaksi, proses dan kategori secara mendalam dalam mengenali kekhasan dan keunikan kasus.
Desa kajian mempunyai  sumber daya alam karst, kekayaan budaya dan sejarah yang sangat mendukung pariwisata. Praktik pengembangan pariwisata melalui CBT dikenal sebagai Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis didesain sebagai institusi ekonomi yang inklusif dan partisipatif. Desain institusi tersebut sepenuhnya diadopsi  dalam praktik, namun berangsur-angsur institusi ekonomi dan institusi pengaturan formal berubah karakter dan perilaku.
Perubahan tersebut berlangsung dari institusi inklusif ke ekstraktif. Pada awalnya, terdapat institusi ekonomi inklusif, institusi pengaturan formal harmonis, sehingga kualitas tata-kelola baik, efektif dan efisien, disertai performa wisata yang inklusif. Hal tersebut dikenal sebagai tata-kelola hibrid (suatu mekanisme ideal ala Williamson) atau institusi inklusif ala Acemoglu dan Robinson. Pada tahap berikutnya, institusi ekonomi dan pengaturan berubah menjadi medioker. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya proses mimesis, konflik agraria, wabah dan dualisme agen, inti versus kulit dalam permainan, disertai institusi pengaturan formal yang tidak harmonis dan lemahnya penegakan aturan. Posisi ini membentuk koalisi minimum (dua koalisi) ala Ostrom. Keduanya bersaing kepentingan pada ranah pasar, sosial dan politik secara tidak sehat, saling menjatuhkan dan blockade suara mayoritas.
Tahap terakhir adalah temuan baru penelitian ini. Tata-kelola trinitas menciptakan trilema tata-kelola yang merupakan bentuk de-institusionalisasi inklusif. Institusi ekonomi inklusif mengalami keterhempasan ditandai peran institusi pengaturan formal menguat, tidak harmonis mengambil-alih tata kelola destinasi, memburu rente, meningkatkan biaya transaksi dan kawasan. Penelitian ini menyarankan perlunya aransemen tata kelola baru dengan sembilan prinsip tata- kelola untuk mencapai CBT berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembangunan Komunitas, Aransemen Tata Kelola Destinasi, Insitusi Inklusif dan Ekstraktif dan Performa Pembangunan Berkelanjutan