Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab formulasi tindak pidana perkosaan telah menghalangi perempuan korban dalam mencari keadilan serta mengidentifikasi kebijakan formulasi tindak pidana perkosaan terhadap perempuan dewasa yang berkeadilan gender di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai melalui Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).  Penelitian ini menggunakan kerangka teori keadilan gender, hukum feminis dan kebijakan hukum pidana. Tiga teori ini menjadi kerangka berpikir penulis untuk menelusuri kerangka formulasi tindak pidana perkosaan rumusan Pasal 285 KUHP dan kebijakan yang akan datang. Hasil penelitian, pertama, formulasi tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP tidak berpihak pada kepentingan perempuan karena rumusan unsur pemaksaan hanya menekankan pada paksaan fisik sehingga harus ada pembuktian perlawanan fisik selain keterangan saksi korban padahal korban perkosaan turut mengalami kekerasan psikologis seperti yang terjadi pada korban yang hanya diam sebab adanya gejala tonic immobility, selain itu status perkawinan dalam rumusan telah memberikan tanda status seksual kepada korban dalam kondisi perawan atau tidak perawan sebab bukti fisik mengandalkan bukti keperawanan. Kedua, kebijakan formulasi tindak pidana perkosaan yang akan datang adalah Rancangan Undang-Undang KUHP dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dalam Rancangan KUHP ada perluasan ruang lingkup perbuatan perkosaan untuk Tindakan politik karena kebencian terhadap ras dan etnis tertentu dan tindak kejahatan yang tidak hanya penetrasi kelamin tetapi juga oral, anal dan menggunakan benda ke dalam alat kelamin. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menambahkan dengan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku yang berstatus sosial hirarkis dengan korban dan pertanggungjawaban individu melalui restitusi.

KATA KUNCI : Kebijakan; Pidana Perempuan; Korban; Perkosaan; Feminis; Gender