Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi publik dalam penyusunan RTRW Kabupaten Klaten sudah sampai pada tahap Citizen Conrol atau belum, menganalisis pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan RTRW Kabupaten Klaten sudah mengatur partisipasi sampai tahap Citizen Control untuk mewujdukan LP2B atau belum, dan menganalisis pengaturan partisipasi publik dalam penyusunan RTRW sehingga terwujudnya LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu melalui studi kepustakaan/studi dokumen.. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder (peraturan-perundang-undangan dan dokumen penunjang). Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme melalui pola pemikiran deduktif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (i) Partisipasi publik dalam penyusunan RTRW Kabupaten Klaten belum sampai pada tahap Citizen Control tetapi masih berada pada tahap Consultation.(ii) Peraturan perundang-undangan yang mengatur partisipasi publik dalam penyusunan RTRW Kabupaten Klaten belum sampai pada tahap Citizen Control. Karena, isi pasal – pasal tersebut belum menjamin kepentingan masyarakat di akomodasi dalam kebijakan tersebut. (iii) pengaturan partispasi publik untuk mewujudkan LP2B adalah dengan adanya koherensi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. untuk menjamin bahwa kepentingan masyarakat khususnya masyarakat petani diakomodasi dalam kebijakan untuk terwujudnya LP2B.

Kata kunci : Partisipasi Publik, Rencana Tata Ruang Wilayah, LP2B