Tujuan penelitian ini pertama untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis ratio decidendi hakim dalam ketiga putusan pengadilan yang diambil dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung No.64/G/2010/PTUN-BDG, Putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor. 41/G/2010/PTUN.Pbr dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor.  04/G.TUN/2011/P.TUN.Mks. Kedua, mengkaji dan merumuskan bentuk pengaturan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan tiga jenis pendekatan dalam penyusunan penelitian ini yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode analisis silogisme deduksi, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini dapat disumpulkan, pertama Hakim PTUN tetap menerima gugatan, meskipun unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Pendaftaran Tanah telah terpenuhi, sehingga hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Dengan memperhatikan Ratio decidendi Majelis Hakim dalam putusan-putusan PTUN pada penelitian ini kewenangan PTUN, daluarsa masa gugatan dan kwalitas pengunggat mengajukan gugatan. Kedua, Demi terciptanya kepastian hukum dan memberikan pelindungan bagi pemegang sertipikat hak atas tanah perlu diubah sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia dari sistem publikasi negatif menjadi sistem publikasi positif.

Kata Kunci : Daluarsa, Hak Atas Tanah, Ratio Decidendi, Sistem Publikasi.