Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 menjadi tonggak baru dalam perjalanan sejarah pers Indonesia. Kali pertama pasca reformasi, pers justru bertindak tidak netral dengan mengikatkan diri terhadap penguasa maupun kelompok kepentingan. Di era sebelum reformasi, baik di era kepemimpinan Soeharto maupun Soekarno, pers bertindak tidak netral karena memang dipaksa mengikatkan melalui intimidasi pemerintah ataupun penguasa di kala itu. Tindakan pemerintah terhadap pers di era sebelum reformasi rupanya mewarisi tindakan pemerintahan sebelumnya (Jepang, Belanda) dengan memberlakukan sistem breidel dan pengawasan sangat ketat, sehingga pers memilih jalur aman dibanding berseberangan dengan sikap penguasa. Namun pasca reformasi 1998, dimana kemerdekaan pers dijamin penuh, pers justru bertindak tidak netral, bukan karena upaya represif penguasa namun justru menjadi keputusan sendiri. Perubahan perilaku media itu dapat dilihat pada dua stasiun televisi swasta yakni Metro TV dan TV One.
Pilpres 2014 diikuti dua pasang calon yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa (Prabowo-Hatta). Jokowi-JK, salah satunya diusung oleh Partai Nasional Demokrat dimana Surya Paloh yang merupakan pendiri sekaligus ketua umum partai, merupakan pemilik Metro TV. Kemudian Prabowo-Hatta didukung Partai Golongan Karya, dimana Abu Rizal Bakrie yang merupakan ketua umum partai, adalah pemilik TV One. Preferensi politik pemilik media menjadi pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan perilaku media massa. Posisi sebagai partai pengusung menyebabkan pemilik media memanfaatkan kekuasaannya dengan menggunakan kekuatan media demi pemenangan calon didukung. Preferensi politik pemilik media yang berbeda membuat Metro TV dan TV One terlibat pertarungan pemberitaan yang dapat dilihat dari fenomena discourse counter discourse. Discourse counter discourse merupakan satu situasi dimana kemunculan satu wacana dikonter dengan wacana lainnya. Melalui pemberitaan, kedua media terlibat aksi saling sindir, saling serang, saling bantah perihal pemberitaan satu sama lain. Pemberitaan kedua media selalu menunjukkan hal berseberangan meski berdasar dari tema yang sama. Masing-masing selalu mengunggulkan pasangan dan kelompok didukung dengan merendahkan pihak oposisi. Upaya meninggikan sosok diusung dilakukan dengan mengeluarkan berita pembanding yang sifatnya negatif sehingga yang muncul adalah sifat/kondisi yang kontras.
Hasil analisis terhadap data menunjukkan, pertarungan politik pemberitaan kedua stasiun televisi swasta (discourse counter discourse) di atas terjadi pada tiga hal yaitu pada bumper, template, judul dan isi. Apa yang sesungguhnya dipertarungkan oleh kedua media adalah wacana. Wacana apa yang dipertarungkan?. Jawabannya adalah wacana sosok pemimpin ideal. Pemimpin ideal yang seperti apa? Jawabannya yakni pemimpin ideal berdasar fisolofi Jawa dan Islam. Mengapa Jawa dan Islam dijadikan sumber rujukan atau sumber konstruksi dalam pembentukan wacana? Hal itu karena Jawa dan Islam memiliki basis massa terbesar di negeri ini. Meski menggunakan Jawa dan Islam sebagai sumber rujukan konstruksi, sayang, perilaku media massa dalam mengkonstruksi citra mengenai sosok pemimpin, tidak sesuai dengan sikap hidup orang Jawa ataupun nilai-nilai dalam ajaran Islam. Dalam perspektif Jawa, fenomena discourse counter discourse di media massa bukanlah hal baru. Ia hanya bentuk perpanjangan model dikarenakan perkembangan tehnologi yang membuat komunikasi menjadi termediasi. Di masyarakat Jawa, fenomena tersebut merupakan bentuk udur-uduran, eker-ekeran, eyel-eyelan, walhasil, padudon politik merupakan hal yang dikonsumsi publik selama Pilpres 2014.
Keterlibatan pemilik media ke dunia politik membawa konsekuensi terhadap jalannya organisasi media. Dalam berperilaku, media sesungguhnya telah diatur sedemikian rupa melalui undang-undang ataupun aturan tertentu sehubungan dengan kekuatannya dalam membentuk dan memengaruhi opini serta perilaku publik. Konstelasi Pilpres 2014 membuat media cenderung abai akan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan termasuk dengan mengesampingkan hak publik melalui penyediaan informasi yang utuh, benar, akurat, berimbang, objektif. Fungsi pendidikan, pengawasan sosial, dan mendorong kohesi sosial, tak berjalan maksimal. Keterlibatan pemilik media dalam dunia politik justru membuat masyarakat menjadi terdikotomi berdasar preferensi politik masing-masing. Tak hanya membawa dampak terhadap masyarakat, situasi ini juga membawa pengaruh terhadap media massa itu sendiri maupun pekerja media. Terhadap media, pilihan menjadi media partisan membuat kepercayaan publik terhadap isi media menjadi turun. Pekerja media juga merasa tertekan sebab tidak dapat menjalankan perannya sesuai hati nurani.
Paparan di atas merupakan hasil penelitian terhadap pemberitaan Metro TV dan TV One masa Pilpres 2014 dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model Roger Fowler dan kolega, serta wawancara. Wacana diungkap melalui perangkat kosakata dan tata bahasa dalam dokumen berita sementara wawancara digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya pertarungan berikut dampaknya. Hasil penelitian menyimpulkan jika kekuatan media massa sangat rentan disalahgunakan berkenaan dengan preferensi politik pemilik media. Media massa cenderung menjadi alat politik dan kepentingan baik pribadi maupun kelompok.

Kata kunci : Pemberitaan, Pertarungan, Metro TV, Pilpres 2014, Politik, TV One, Wacana.