Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menemukan suatu penyebab yang menjadikan penegakan hukum dalam kasus praktek manipulasi pasar pada perdagangan saham di pasar modal ini belum efektif dan mengevaluasi terkait ketidakefektifan penegakan hukum dalam kasus praktek manipulasi pasar pada perdagangan saham di pasar modal dan juga Untuk mengembangkan sebuah kostruksi hukum yang baik dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus praktek manipulasi pasar pada perdagangan saham di pasar modal dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
Penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu membahas mengenai fakta lapangan terkait penegakan hukum pada kasus praktek manipulasi pasar pada perdagangan saham di pasar modal, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan, perundang-undangan dan pendekatan kasus.
Penegakan hukum terhadap kasus praktek manipulasi pasar pada perdagangan saham di pasar modal ini belum efektif, dikarenakan beberapa factor, antara lain adanya aturan hukum yang menerapkan Electa Una Via Principle atau pemilihan salah satu aspek dalam penegakan hukum, dimana dengan penerapan prinsip tersebut membuat suatu tindak pidana di pasar modal dapat tidak dikenai sanksi pidana, melainkan sanksinya dapat dijatuhkan sanksi administrasi. Prinsip tersebut pada dasarnya diterapkan oleh struktur hukum, yaitu penegak hukum yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, sehingga kasus tindak pidana dipasar modal seperti halnya praktek manipulasi pasar ini hanya dikenai sanksi administrasi saja, tidak sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur ketentuan pidananya. Secara budaya hukum dalam masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya tentang hukum pasar modal dan larangan-larangan dalam perdagangan saham di pasar modal, disamping itu yang menyebabkan penegakan hukum belum efektif adalah terkait hal pembuktian. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi hukum terkait penghapusan prinsip Electa Una Via Principle dalam penegakan hukum dengan penerapan double track system dalam penegakan hukum yaitu adanya sanksi tindakan berupa administrasi dan sanksi pidana. Berkaitan dengan rekonstruksi hukum, perlu adanya pembenahan undang-undang pasar modal, khususnya subyek hukum sanksi administrasi dengan menambahkan investor pasar modal, dan juga perlu  adanya sanksi administrasi tambahan bagi investor yaitu pembekuan akun investor dan akun sekuritas, disamping itu juga perlu adanya penambahan sanksi pidana tambahan yang berkaitan dengan hak-hak para pihak dan juga perampasan barang tertentu, yaitu perampasan hasil dari praktek manipulasi pasar. Guna mengefektifkan penegakan hukum, maka tentu perlu juga adanya hakim ad hoc di bidang pasar modal yang dikhususkan menyelesaikan permasalahan pasar modal, karena permasalah pasar modal tentu berbeda dengan permasalahan hukum lain, mengingat berkaitan dengan teknologi dan sistem perekonomian.

Kata Kunci : Manipulasi Pasar Saham, Pasar Modal, Penegakan Hukum, Perdagangan Saham