ABSTRAK

Lidya Rosalinda. 2017. E0017267. KAJIAN YURIDIS RELAKSASI PEMBIAYAAN MULTIGUNA BAGI SOPIR GOJEK TERDAMPAK COVID-19 DI SURAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji Relaksasi pembiayaan multiguna khususnya bagi sopir Gojek terdampak Covid-19 di Surakarta dengan pelonggaran kredit berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) telah memenuhi aspek-aspek landasan hukum sehingga akan merujuk pada telah efektif atau tidak diterapkannya kebijakan Relaksasi Pembiayaan Multiguna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikutnya, mengkaji pelaksanaan kebijakan Relaksasi Pembiayaan Multiguna terhadap sopir Gojek terdampak Covid-19 di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang bersifat deskriptif dengan memberikan data dan gambaran secara akurat mengenai pelaksanaan pengajuan Relaksasi Pembiayaan Multiguna bagi sopir Gojek di Surakarta yang terdampak Covid-19. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data-data bahan hukum dengan cara mengoleksi, menyalin dan mengunduh kemudian mengkualifikasikan atau menggolongkan data-data bahan hukum tersebut ke dalam kelompok tertentu. Teknik analisis menggunakan data kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data yang dilakukan secara bersama dengan pengumpulan data. Hasil penelitian pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Multiguna yang tertuang dalam kebijakan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 sudah efektif diterapkan, mengingat dalam pembentukan regulasi tersebut sudah memenuhi 3 (tiga) landasan hukum, yakni landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta telah memenuhi aspek-aspek efektifitas hukum ditinjau dari substansi, struktur, dan budaya hukumnya. Dalam mekanismenya, debitur atau dalam hal ini merupakan seorang sopir Gojek harus berinisiatif mengakui dan mengajukan permohonan Relaksasi Pembiayaan Multiguna sendiri kepada Perusahaan Pembiayaan Multiguna, mengingat pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Multiguna seluruhnya diserahkan kepada Perusahaan Pembiayaan Multiguna masing-masing sehingga kreditur berperan sebagai wasit diterima atau ditolaknya pengajuan Relaksasi Pembiayaan Multiguna oleh debitur dengan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai pedomannya.