Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri yang digunakan sebagai novum dalam Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana, dan pengaturan upaya hukum PK perkara pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan digunakannya Putusan Pengadilan Negeri sebagai novum dalam permohonan PK dikarenakan, pertama belum jelas (kabur) pengertian mengenai novum di dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP sehingga menyebabkan banyaknya tafsir mengenai dasar pengajuan PK yang pada akhirnya membuka ruang bagi hakim untuk mengadopsi salah satu dari tafsir ahli tersebut di dalam putusan pengadilan. Kedua, sebagai pintu masuk bagi hakim untuk mengadopsi salah satu dari tafsir ahli tersebut dalam hal memperbolehkan novum untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam bentuk Putusan Pengadilan Negeri adalah asas ius curia novit yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penulis melakukan perbandingan Hukum Acara Pidana (Amerika dan Prancis), dan menyimpulkan berdasarkan perbandingan tersebut seharusnya penggunaan dasar pengajuan PK harus diatur secara jelas dan tegas dalam KUHAP, dikarenakan kedua negara tersebut dalam hukum acara pidananya dengan tegas menyebutkan bahwa dalam pengajuan PK harus berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang apabila dihadirkan saat persidangan sebelumnya berpotensi untuk mengurangi atau bahkan menggugurkan dakwaan.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan Negeri, Peninjauan Kembali