Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana Dalihan Natolu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu; 2) bagaimana peran ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat Batak Mandailing dalam proses Pemilu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi dan wawancara. Pada penelitian ini teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis kualitatif deskriptif. Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 narasumber yang terdiri dari: Ketua Adat Kampung Lama Langgapayung, Ketua Adat Kampung Darat Langgapayung, Panwaslu Kecamatan Sungai Kanan, KPU Kecamatan/ Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Kanan (PPK), Tokoh Agama Masyarakat Adat Batak Mandailing, serta 4 Masyarakat Adat Batak Mandailing.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Dalihan Natolu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu yang dimana hal ini pada prakteknya dilapangan, masyarakat Batak Mandailing hanya memenuhi dua dari enam asas Pemilu yang seharusnya mereka lakukan. Dua diantaranya yaitu Langsung dan Umum, sementara Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil tidak terpenuhi karena mereka menitipkan suara pilihan mereka kepada ketua adat serta ikut dengan apa yang dipilih oleh ketua adat mereka. Hal ini karena nilai persatuan yang tinggi membuat masyarakat Batak Mandailing memiliki kainginan kuat untuk pemilu-pemilu selanjutnya agar tidak dilepaskan dari budaya Dalihan Natolu yang mereka anggap sudah memiliki tempat sendiri di hati dan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada kata untuk melepaskan demokrasi nasional dengan demokrasi lokal masyarakat Batak Mandailing yaitu Dalihan Natolu. 2) Ketua adat dalam pemenuhan hak pilih masyarakat Batak Mandailing dalam proses Pemilu yang memiliki peran seperti halnya, memobilisasi hak pilih masyarakat Batak Mandailing, mengatur masalah adat istiadat serta meminimalisir konflik tertutup dan terbuka karena atmosfer pemilu setempat, serta meredam konflik yang terjadi sebagai efek dari kontestasi politik, pendistibusian sumber-sumber ekonomi, serta mencapai tujuan dari demokrasi itu yakni kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya (1) dasar hukum lokal maupunnasional dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Batak Mandailing yang memiliki koordinator, pengawas atau aturan tertulis sehingga dapat memantau dan
mengevaluasi setiap kegiatannya, (2) perlu adanya dukungan pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap keanekaragaman budaya termasuk budaya Dalihan Natolu pilar kehidupan bermasyarakat di lingkungan Batak Mandailing serta
perluasan cakrawala berpikir mengenai hak pilih, (3) penelitian selanjutnya perlu meneliti penelitian sejenis terkait dengan demokrasi lokal yang ada di daerah lain dengan melibatkan variabel dan pendekatan lain.