Penulisan Hukum ini mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kewajiban pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di Perusahaan Swasta kota Surakarta. Terdapat dua pokok permasalahan yaitu yang pertama bagaimana implementasi kewajiban pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di Perusahaan Swasta Nakamura Holistic Therapy Surakarta, yang kedua kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di Perusahaan Swasta Nakamura Holistic Therapy Surakarta.
Pada penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan untuk mengetahui penerapan di dalam pelaksanaan aturan hukum tentang pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan swasta Nakamura Holistic Theraphy surakarta. Dengan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan penelitian hukum lain yang relevan. Sedangkan bahan non hukum yang digunakan berupa buku-buku non hukum, jurnal-jurnal non hukum serta wawancara. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis di dalam penulisan hukum ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara yang dilakukan dengan HRD Nakamura Holistic Theraphy Surakarta. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa Perusahaan Swasta Nakamura Holistic Theraphy Surakarta telah melaksanakan kewajibannya untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan baik serta mengacu pada beberapa Undang-Undang terkait. Kendala yang dialami oleh Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut adalah perusahaan jarang menemukan pekerja penyandang disabilitas yang ingin melamar pekerjaan di perusahaan Nakamura Holistic Theraphy Surakarta dan fasilitas yang kurang mendukung dalam melaksanaan wawancara pada penyandang disabilitas karena kurangnya kemampuan personal pada bidang disabilitas. Kendala-kendala tersebut berasal dari beberapa faktor yang menjadi penghambatnya yaitu, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci : Penyandang Disabilitas, Hak dan Kewajiban Perusahaan, Faktor Penghambat