Guna memahami kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Yudikatif yang berhak untuk melakukan prosedus Constitutional dan Judicial Review, analisis dilakukan dengan menggunakan metode penelitianyuridis normatif dan doctrinal untuk melihat Perubahan yang dilakukan terhadap muatan materiil pada sebuah Peraturan Perundang- Undangan dapat terjadi pasca adanya proses Constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga yang berwenang untuk menjaga konstitusionalitas dari aturan hukum di Indonesia, tidak jarang putusan yang dikeluarkan oleh MK kemudian malah diabaikan oleh Mahkamah Agung maupun para pencari keadilan yang berusaha untuk tidak menggunakan norma baru pasca judicial review yang kemudian juga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Telaah filosofis terhadap maxim ‘final and binding’ yang menjadi sifat dari putusan MK dilakukan dengan menggunakan teori norma dasar milik Hans Kelsen untuk menemukan rantai validitas dari putusan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Joseph A. Raz dan konsep logika deontic yang dipostulatkan oleh Eugenio Buligyn, terlihat kedudukan putusan MK di dalam hierarki sistem Perundang- Undangan di Indonesia sebagai dasar kekuatan hukum dari putusan MA dan norma baru yag dibuat oleh MK pasca Constitutional review. Dari analisis tersebut terlihat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MA telah menyalahi rantai validitas karena mengabaikan putusan MK yang seharusnya menjadi salah satu dasar pertimbangannya. Kendati demikian, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. sebagai solusi jangka pendek maka perlu adanya MoU yang dibuat oleh MK dan MA sebagai pengikat antar lembaga yudikatif dan perlu adanya revisi terhadap Undang- Undang yang dibuat oleh DPR sehingga terjadi singkronisasi antar Peraturan Perundang- Undangan.