Penulisan hukum ini bertujuan mengkaji hal yang dapat menjadi parameter dalam adequacy of representation dalan gugatan perwakilan kelompok menurut PERMA No.1 Tahun 2002 dan mengetahui Perspektif Hakim dalam Menentukan adequacy of representation dalam gugatan perwakilan kelompok dengan mengangkat studi telaah berdasarkan kasus putusan nomor 56/Pdt.G/2020/PN Krg. Pada sistem gugatan perwakilan kelompok (class action), terdapat dua aspek yang paling utama untuk menentukan kelayakan perwakilan atau adequacy of representation, yakni dari aspek kejujuran, dan kesungguhan dari seorang wakil kelas. Metodologi hukum ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti berupa data primer yang diperoleh dari tahap wawancara dan observasi pada hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, serta data-data sekunder pendukung berupa dokumentasi resmi, buku, hasil penelitian, hingga laporan kasus lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan adequacy of representation, Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 kejujuran dan kesungguhan dapat dinilai dari implenetasi seperti gugatan dan isi gugatan memiliki kesamaan dan kesungguhan serta managing class dimiliki oleh seorang wakil kelas (class representative) dalam mewakili kelompoknya mengajukan gugatan. Saran dari penulis agar terdapat sebuah kriteria yang jelas dalam penentuan kejujuran dan kesungguhan dalam syarat Adequacy of Representation.