Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor-faktor yang menghambat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perlindungan hak pekerja PHK pada masa pandemi COVID-19.
Penelitian ini merupakan hukum normatif yang bersifat preskiptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan logika deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan perusahaan kesulitan melakukan kegiatan produksi sehingga keuangan perusahaan menurun dan kesulitan membayar upah pekerja. Untuk mengurangi kerugian, pengusaha melakukan PHK kepada para pekerjanya. Pengaturan PHK diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 150 sampai Pasal 172. Dalam hal perlindungan pekerja PHK oleh mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan memberikan fasilitas mediasi kepada para pihak yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan PHK melalui perundingan bipartit. Faktor-faktor yang menghambat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Klaten dalam memberikan perlindungan hak pekerja PHK dipengaruhi oleh Faktor penegak hukum dikarenakan mediator dalam penyelesaian perselisihan melalui mediasi masih mengabaikan beberapa prosedur dalam undang-undang. Selain itu, faktor masyarakat juga menghambat penegakan hukum, dalam hal ini pengusaha masih kurang bertanggungjawab atas pemenuhan hak pekerja yang diPHK.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, COVID-19