Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai legal standing jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan poligami tanpa izin dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Wates pada putusan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. yang menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini yaitu pendekatan studi kasus.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pembatalan perkawinan Nomor: 133/Pdt.G/2020/PA.Wt memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pembatalan perkawinan antara Termohon I (I bin W) dengan Termohon II (N binti (Alm) P) dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wates. Akibat hukum putusnya perkawinan antara Termohon I (I bin W) dengan Termohon II (N binti (Alm) P) adalah perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada. Putusan pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak Termohon I (I bin W) dan Termohon II (N binti (Alm) P) sehingga anak-anak tersebut wajib dididik dan dipelihara hingga kawin atau dapat berdiri sendiri. Dalam hal harta bersama, Termohon II (N binti (Alm) P) tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada.

Kata Kunci: Legal Satnding Jaksa, Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum