Penulisan hukum mendiskripsikan dan mengkaji perbandingan kewenangan legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Senat Amerika Serikat dan merumuskan kewenangan legislasi ideal yang dapat diterapkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai Regional Representative Body.
Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, serta konseptual. Teknik penngumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum adalah menganailis hasil penelitian dan pembahas dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka.
Hasil penelitian menunjukan persamaan dan perbedaan kewenangan legislasi antara DPD RI dan Senat Amerika Serikat. Pesamaan nya yaitu 1. Kewenangan legislasi DPD dan Senat tercantum dalam konstitusi negara, 2. DPD dan Senat dapat mengajukan rancangan undang-undang. Perbedaannya adalah 1. DPD hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan kedaerahan sedangkan Senat dapat mengajukan rancangan undang-undang secara keseluruhan, 2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan berkaitan kedaerahan, 3.DPD tidak dapat ikut menyetujui setiap rancangan undang-undang, Senat ikut menyetujui setiap rancangan undang-undang, 4. DPD tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Veto Presiden sedangkan Senat memiliki kewenangan untuk membatalkan Veto Presiden. Kewenangan legislasi yang ideal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggunakan teori negara kesatuan maka DPD RI diberikan kewenangan legislasi dari mengajukan sampai menyetujui ruu yang berkaitan dengan kedaerahan.

Kata Kunci    : DPD RI, Senat Amerika Serikat, Kewenangan Legislasi, Regional Representative Body