Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum objek hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi kreditur atas haknya terhadap objek hak tanggungan ketika dieksekusi oleh pihak lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum jaminan di Indonesia, objek hak tanggungan akan tetap terikat dengan perjanjian hutang-piutang antara kreditur dan debitur mengingat adanya asas droit de preference yang artinya objek Hak Tanggungan akan tetap dapat dieksekusi untuk pelunasan hutang debitur karena kreditur diberikan kedudukan yang diutamakan dalam pelunasan piutangnya. Pada kasus yang terdapat dalam Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb, objek hak tanggungan tersebut dilakukan sita eksekusi oleh pihak lain sehingga kreditur pemegang hak tanggungan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Sesuai dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni, kreditur dapat diberikan perlindungan berdasarkan perlindungan hukum eksternal. Bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu adanya regulasi yang digunakan sebagai dasar perlindungan kreditur mengenai hak tanggungan, yakni Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hal ini terbukti di dalam amar Putusan No. 61/Pdt.Plw/2017/PN. Jmb yang menyatakan bahwa sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan pihak lain harus dibatalkan.

Kata Kunci: Eksekusi Objek Hak Tanggungan, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum