Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 terhadap fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dan bagaimana proses legislasi di Dewan Perwakilan Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 dengan mekanisme tripartit.
Metode dan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta konseptual dengan sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 berimplikasi tidak menggeser posisi DPD sebagai lembaga bantu dalam proses legislasi. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, tetapi hanya ditambah porsi keterlibatannya dalam proses legislasi yang sebelumnya terlibat sebelum pembahasan RUU sekarang dapat terlibat hingga tahap kedua sebelum tahap persetujuan RUU antara DPR dan Presiden. Proses legislasi tripartit pasca putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak ada kesepakatan hukum yang mengikat dan jelas bagi DPR dan Pemerintah untuk mengajak DPD dalam proses legislasi tripartit. Hal ini menyebabkan kekuatan salah satu kamar dalam sistem bikameral yang dianut Indonesia tetap lebih kuat dari kamar lainnya.

Kata kunci: Implikasi Putusan, Dewan Perwakilan Daerah, Fungsi Legislasi